Karawang — daulatpublik.com
Kegiatan rilis kasus yang digelar oleh Polres Karawang kembali menuai sorotan dari kalangan awak media. Sejumlah jurnalis menyampaikan kekecewaan atas penyatuan rilis kasus narkoba dan satuan reserse kriminal (reskrim) dalam satu agenda, yang dinilai tidak sesuai dengan pola pelaksanaan sebelumnya.
Pimpinan Redaksi media dianpos.online, Agus, menyampaikan keberatannya atas perubahan pola penyampaian informasi dalam kegiatan rilis tersebut.
Ia menilai, selama ini rilis antara kasus narkoba dan reskrim biasanya dipisahkan agar lebih tertata serta memudahkan kerja jurnalistik di lapangan.
“Kalau narkoba ya narkoba, reskrim ya reskrim. Biasanya dipisah. Ini justru disatukan, kami sangat kecewa dengan adanya kegiatan seperti ini,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).
Agus juga mempertanyakan pola perlakuan terhadap awak media yang menurutnya menjadi kurang proporsional dalam pengelolaan informasi publik.
“Kami jadi bertanya, dianggap apa awak media ini? Intinya kami sangat kecewa,” tambahnya.
Soroti Format Rilis dan Pembagian Informasi
Menurut Agus, pada kondisi sebelumnya setiap satuan di lingkungan kepolisian biasanya memiliki sesi rilis tersendiri. Pola tersebut dinilai lebih membantu dalam penyusunan berita yang berimbang, sistematis, dan tidak membingungkan.
Ia berharap ke depan ada kejelasan dan konsistensi dalam pola penyampaian informasi agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan jurnalis yang meliput kegiatan tersebut.
Keluhkan Nilai Kemitraan Media
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) DPD Karawang, Ilin Sumarlin, juga menyampaikan kekecewaan terkait nilai kemitraan atau kerja sama pemberitaan yang dinilai terlalu rendah.
Ia menyoroti besaran nilai kerja sama yang dianggap tidak sebanding dengan jumlah berita yang dimuat.
“Dua berita cuma lima puluh ribu, ini sangat mengecewakan. Harusnya satu berita lima puluh ribu, dua berita ya seratus ribu atau lebih,” ujarnya.
Ilin berharap ke depan tidak ada pembatasan maupun pengkotak-kotakan media dalam kerja sama pemberitaan, baik media lokal maupun nasional.
“Media online itu semua sama, tidak ada lokal atau nasional dalam hal penyampaian informasi,” tegasnya.
Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap pola kemitraan yang ada saat ini, sehingga ke depan dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh insan pers.
Jaelani
