KARAWANG | DaulatPublik.COM – Kasus penahanan seorang ibu menyusui di Karawang terus menuai kecaman. Kali ini, kritik keras datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Karawang, Asep Agustian SH MH atau yang akrab disapa Kang Askun. Ia menilai sikap hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memerintahkan penahanan terhadap Neni Nuraeni (37) dalam perkara fidusia merupakan tindakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan.
Menurut Askun, keputusan penahanan tersebut tidak hanya menciderai rasa kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum kerap diperlakukan sebagai alat untuk menekan rakyat kecil.
“Hakim itu seharusnya menjadi wakil Tuhan yang menegakkan keadilan, bukan malah memenjarakan seorang ibu yang sedang menyusui. Ini bukan hanya tidak manusiawi, tapi juga memalukan,” tegas Askun kepada pojoksatu Rabu 29 Oktober 2025.
Kasus ini bermula ketika Neni, warga Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, terseret masalah kredit kendaraan bermotor yang menunggak di perusahaan pembiayaan Adira Finance Cikarang. Ia kemudian dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Fidusia. Namun yang disayangkan, perkara tersebut justru berujung pada penahanan, padahal Neni memiliki bayi yang sangat bergantung pada ASI.
Lebih jauh, Askun juga menyesalkan langkah agresif yang ditempuh pihak Adira Finance.
“Ini perusahaan besar, tapi kok tindakannya kecil? Masalah kredit macet kok main penjarakan konsumen. Adira harusnya membina, bukan memperlakukan konsumennya seperti kriminal,” sindirnya.
Ia menegaskan, hukum seharusnya berjalan dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Bukan hanya sekadar menegakkan aturan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan.
“Kalau ada hakim di Karawang yang bermental dingin tanpa hati nurani, lebih baik angkat kaki dari Karawang. Hakim model begini tidak pantas memutus perkara rakyat,” ucap Askun dengan nada geram.
Kasus ini juga berdampak serius bagi bayi Neni yang kini dilaporkan sakit setelah enam hari tidak mendapat ASI sejak ibunya dijebloskan ke tahanan. Kondisi ini memperkuat desakan publik agar PN Karawang meninjau ulang kebijakan penahanan terhadap perempuan yang masih menyusui, sekaligus membuka ruang bagi penerapan keadilan yang lebih berperikemanusiaan.
Sementara itu, Hendra Kusumawardana, Hakim sekaligus Juru Bicara PN Karawang, menjelaskan bahwa sidang telah digelar pada Kamis pekan lalu dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Sidang berikutnya dijadwalkan kembali pada Kamis, 30 Oktober 2025, untuk mendengarkan pembuktian.
“Persidangan berjalan sesuai jadwal dan terbuka untuk umum. Agenda pembuktian akan dilanjutkan Kamis besok sesuai administrasi perkara yang tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),” kata Hendra saat ditemui Pojoksatu, di PN Karawang, Selasa 28 Oktober 2025.
Ia juga membenarkan bahwa tim kuasa hukum terdakwa telah mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan. Permohonan tersebut sedang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara.
“Dari pihak terdakwa melalui penasihat hukum telah mengajukan permohonan pengalihan tahanan. Permohonan itu sudah kami terima dan akan diputuskan dalam sidang berikutnya melalui penetapan majelis hakim,” jelasnya.
Menurut Hendra, mekanisme pengalihan tahanan dalam hukum acara pidana dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat objektif dan subjektif sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP. Namun, keputusan tetap berada di tangan majelis hakim yang independen.
Agus Sofyan
