KABUPATEN BEKASI – Daulatpublik

Tabir gelap birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi semakin terkuak lebar dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi skema “Ijon Proyek”. Fakta persidangan mengungkap adanya praktik korupsi berjamaah yang sistematis, terstruktur, dan melibatkan jajaran pejabat dari berbagai dinas strategis.
​
​Dalam persidangan yang menghadirkan enam saksi dari dinas Pemda Kab. Bekasi, terungkap bahwa proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi telah dikondisikan sejak awal. Praktik pemberian fee sebesar 10 persen disinyalir menjadi “syarat mutlak” yang mengalir hingga ke level Kepala Dinas (Kadis).

​Saksi-saksi yang hadir, yang mayoritas menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid), mengakui adanya aliran dana tersebut. Salah satunya adalah Agung Mulya (Kabid PSDA), yang secara terang-terangan mengaku mengetahui praktek pemberian fee sebesar 10 persen per kegiatan proyek.

​Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan pernyataan menohok dalam kesimpulannya. Hakim menyebutkan bahwa proses lelang proyek di Pemda Kabupaten Bekasi hanyalah sebatas formalitas.

​”Yang menang tetap yang sudah lobi-lobi dan plotting duluan dengan pengusaha atau kontraktor,” tegas Hakim Ketua dalam persidangan.

​Hal ini diperkuat oleh pernyataan Toni Dartoni (Kabid Kawasan Permukiman) yang menyebut bahwa proyek yang sudah di-plotting pasti akan terlaksana, menandakan hilangnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

​Daftar Saksi yang Dihadirkan:

1. ​Agung Mulya (Kabid PSDA)

2. ​Toni Dartoni (Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Tarkim)

3. ​Evi Mutia Sofa (Bagian Perencanaan Wilayah Bappeda)

4. ​M. Riza Prijatnika Solihin (Ajudan Bupati AKK)

5. ​Asri Angel T. (Kepala UPTD Wilayah II Dinas Bina Marga)

6. ​Pranoto (Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan)

​
​Menanggapi fakta-fakta mencengangkan tersebut, Sekjen IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi, Karno Jikar, menilai bahwa pengakuan para pejabat ini sudah lebih dari cukup bagi aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak lebih jauh.

​”Dari kesimpulan para saksi, kita sudah bisa menilai ini merupakan kejahatan korupsi berjamaah. Rusaklah pemerintahan kalau seperti ini,” ujar Karno.

​Publik kini mendesak agar  APH segera memperdalam pengakuan tersebut dan IWO Indonesia menilai sudah sepantasnya ditetapkan status tersangka terhadap para Kabid dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah mengaku mengetahui mengenai aliran dana fee 10 Persen dan diduga ikut menikmatinya.

​Persidangan ini menjadi ujian berat bagi penegak hukum. Masyarakat Kabupaten Bekasi menanti keberanian negara untuk memutus rantai korupsi ini hingga ke akarnya, tanpa pandang bulu terhadap mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. (Jaelani)

Karawang – Daulatpublik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang angkat bicara terkait kehadiran layanan transportasi online lokal GOKAR (Go Karawang) yang mulai dikembangkan di wilayah tersebut. 31/03/26
Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, menilai bahwa kehadiran GOKAR bukan sekadar inovasi transportasi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, platform berbasis aplikasi ini dapat membuka peluang kerja baru, khususnya bagi masyarakat lokal yang ingin bergabung sebagai mitra pengemudi maupun pelaku usaha.
“GOKAR berpotensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Selain membuka lapangan pekerjaan, juga bisa membantu pelaku UMKM memperluas pasar dan distribusi produk,” ujarnya.
Seperti diketahui, GOKAR merupakan layanan transportasi online lokal yang dikembangkan oleh putra daerah Karawang. Platform ini dirancang untuk menghubungkan masyarakat dengan pengemudi lokal serta menyediakan layanan transportasi, pengantaran makanan, hingga pengiriman barang.

DPRD menilai, keunggulan GOKAR terletak pada keberpihakan terhadap ekonomi daerah, karena melibatkan sumber daya manusia lokal dan berpotensi meningkatkan perputaran uang di tingkat masyarakat.
Selain itu, kehadiran GOKAR juga dinilai mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Karawang yang terus meningkat, terutama di kawasan industri dan perkotaan.
“Kalau dikelola dengan baik dan didukung semua pihak, GOKAR bisa menjadi solusi transportasi sekaligus penguatan ekonomi lokal,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Karawang sendiri menyambut positif inovasi ini dan berharap GOKAR dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja serta mendukung perkembangan UMKM di daerah

DPRD pun mendorong agar ke depan ada sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar keberadaan GOKAR benar-benar memberikan manfaat luas dan berkelanjutan. Jaelani

Daulatpublik.com

Jajaran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIA Bengkalis melaksanakan penggeledahan rutin pada kamar hunian blok 05 A dan 06 A sebagai langkah proaktif mencegah gangguan keamanan dan ketertiban serta masuknya barang-barang terlarang, Senin (30/03). Kegiatan yang dimulai sekira pukul 13.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Kepala KPLP bersama Komandan Jaga Rupam III, staf KPLP, dan anggota jaga guna memastikan lingkungan Lapas tetap bersih dari praktik ilegal seperti peredaran handphone dan benda tajam. Aksi penyisiran mendalam di setiap sudut kamar hunian ini merupakan implementasi nyata dari regulasi pencegahan gangguan keamanan sesuai standar intelijen pemasyarakatan terbaru tahun 2025.

Dalam penggeledahan yang berlangsung secara teliti tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam Lapas. Di kamar 05 A, petugas menyita satu unit colokan sambung dan satu gulung kabel rakitan. Sementara itu, temuan di kamar 06 A meliputi , baling baling kipas angin patah, satu unit handsfree blootoot, phone holder, hingga satu bilah pisau rakitan yang berpotensi membahayakan keselamatan penghuni maupun petugas.

Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Priyo Tri Laksono, menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran aturan di dalam instansi yang ia pimpin. Beliau mengapresiasi kesigapan tim pengamanan yang terus konsisten melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtib. “Kami tidak akan pernah kendor dalam melakukan pengawasan. Penggeledahan ini adalah bentuk komitmen kami untuk mewujudkan Lapas Bengkalis yang benar-benar bersih. Barang bukti hasil temuan ini segera kami musnahkan, dan bagi warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan kedisiplinan yang berlaku,” ujar Priyo Tri Laksono.

Menindaklanjuti temuan ini, Ka.kplp Diasta Krismayandi selaku TIM SATOPPATNAL Lapas langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap warga binaan, telah diperiksa secara administrasi guna menelusuri asal-usul barang terlarang itu, dan warga binaan tsb sudah di tempati dikamar pengasingan dan dihukum sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, Langkah ini diambil untuk memastikan efek jera dan menjaga kewibawaan institusi pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas IIA Bengkalis,tutup Ka.kplp Diasta Krismayandi ‘tegas.

Lapas Bengkalis tetap konsisten dan tidak ada ruang dan terus memberantas serta mencegah peredaran Hp dan narkoba didalam lapas bengkalis, Melalui aksi pengawasan rutin ini, Lapas Kelas IIA Bengkalis berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berintegritas.

Lapas bengkalis

Pungkas ; Ratna