KARAWANG | DaulatPublik.COM, Dewan Penasihat DKM Masjid Agung Syech Quro, Asep Agustian, mengecam keras pernyataan Kepala Kantor Kemenag Karawang, Sofyan, melalui Kasie Bina Islam Chasmita, terkait status SK kepengurusan DKM Masjid Agung yang dianggap tidak sah.

Asep Agustian mempertanyakan dasar pernyataan Kemenag yang menyebutkan bahwa SK DMI Provinsi Jawa Barat dengan Nomor SK: 103.A/I1/SK/PW-DM1 JABAR/l1/2025 periode 2025-2029, yang menunjuk KH. Ujang Mashudi sebagai pemimpin DKM Masjid Agung, sudah tidak berlaku.

“Saya bertanya, bisakah pernyataan Kemenag ini dipertanggungjawabkan? Jika bisa, kami sebagai dewan penasihat masjid agung yang SK-nya langsung dikeluarkan oleh DMI pada tanggal 22 Februari 2025, meminta bukti atas pernyataan Kepala Kantor Kemenag melalui Chasmita tersebut,” tegas Asep Agustian, yang akrab disapa Askun, jumat (17/10/2025).

Askun menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima keterangan Kemenag di media yang menyatakan SK tersebut dicabut dan tidak sah. Ia menuding Kemenag telah melakukan pembohongan publik dan berupaya mengadu domba antar umat.

“Jangan membuat isu dan adu domba antar umat. Kalau memang tidak sah, ya silakan lakukan melalui jalur hukum. Karena yang mendapatkan SK DMI itu bukan hanya Karawang saja, tapi juga Kabupaten Purwakarta dan Banjar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Askun menyatakan bahwa DMI Provinsi Jawa Barat tidak pernah membatalkan SK KH. Ujang Mashudi. Ia menantang Kemenag untuk menggugat jika merasa kepengurusan DKM Masjid Agung Syech Quro dibawah kepemimpinan KH. Ujang Mashudi salah.

“Lakukan dong gugatan kalau memang kami salah, silakan! Kepengurusan kami menunggu hasil keputusan pengadilan,” tandasnya.

Askun juga menyoroti pernyataan Kemenag yang seharusnya melihat lebih dulu SK DKM Masjid Agung Syech Quro dikeluarkan sebelum mengeluarkan pernyataan.

Ia menilai Kemenag seharusnya memberikan pernyataan yang baik dan tidak mengadu domba antar jamaah.

“Seharusnya Kemenag itu memberikan pernyataan yang baik, jangan kemudian Kemenag mengadu domba antar jamaah. Kalau mau menggugat, gugat saja ke pengadilan. Batalkan dulu SK-nya,” pungkasnya.

Selain itu, Askun mengungkapkan bahwa Masjid Agung Syech Quro bukanlah aset pemerintah daerah, melainkan dibangun di atas tanah wakaf kepada pemerintah daerah. Sertifikatnya pun masih atas nama Nazir.

“Jadi ini adalah aset wakaf dan bukan pemda. Lagipula di dalam SK itu, Bupati Karawang juga sebagai pembina selaku kepala daerah,” imbuhnya.

Agus Sofyan

KARAWANG | DAULATPUBLIK.COM – DPC APDESI kabupaten Karawang Menggelar Musyawarah Cabang ke IV di hotel Batiqa kec Ciampel kabupaten Karawang, pada hari kamis 16 Oktober 2025

Pada acar musyawarah cabang Asiosasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) yang ke IV di hadiri oleh Kepala Dinas Pemerintah Desa (DPMD) kabupaten Karawang (Saepulloh) dan ketua DPD APDESI provinsi Jawa Barat (Sukarya WK) , sekum DPD (Tatang) , ketua DPC APDESI kabupaten Karawang (H. Margono Amd) , Sekretaris DPC APDESI kabupaten Karawang (H. Cecep MH .Spd.), Bendahara DPC APDESI kabupaten Karawang (hj.Emi Fitria) dan para Ikatan kepala Desa kabupaten Karawang

Pada acara musyawarah cabang APDESI kabupaten Karawang yang ke IV di hadiri 70 orang dari ikatan kepala desa ( IKD ) yang terdiri dari ketua, seketaris, bendahara

Pada acara musyawarah tersebut , ketua APDESI DPD provinsi Jawa Barat berpesan kepada ketua DPC APDESI kabupaten Karawang ( H. Margono.Amd)

Kita sebagai kepala desa berkerja secara amanah terutama penting kan kepentingan masyarakat ” ujar ketua DPD APDESI provinsi Jawa Barat ( Sukarya WK )

DPC APDESI kabupaten Karawang APDESI merah putih, apalagi sekarang ada jaksa masuk desa , tujuan jaksa masuk desa supaya para kepala desa supaya bekerja secara transparan secara publik

Ketua DPC APDESI kabupaten Karawang ( H.Margono Spd) berbicara di depan awak media

“Kepala desa di seluruh kabupaten Karawang harus mempunyai tiktok , Instragram , dan FB , tujuannya semua kegiatan desa harus du publikasikan agar masyarakat tau kepala jangan di anggap sebelah mata ” ujarnya

Awak media Daulat publik.com bertanya kepada ketua DPC APDESI kabupaten Karawang ( H. Margono Amd ) tentang program gubernur Jawa Barat ” Sapoe sarebu ”

” Program itu sudah lama kami lakukan ( sapoe Saribu ) hasil terkumpul nya uang tersebut kami umumkan di desa , bila ada masyarakat yang membutuhkan nya kami akan mengeluarkan anggaran tersebut ” punggasnya.

(Agus Sofyan)

KARAWANG | DAULATPUBLIK.COM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Rusman Kusnadi, ST, akhirnya angkat bicara terkait sorotan publik atas lemahnya pengawasan terhadap sejumlah proyek infrastruktur di daerahnya. Dalam wawancara eksklusif, Rabu (8/10/2025), Rusman menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan, menerima kritik konstruktif, dan menindak tegas oknum pengawas maupun kontraktor yang tidak profesional.

“Saya ini bagian dari kontrol masyarakat. Jadi kami tidak menutup diri terhadap kritik selama itu bersifat membangun dan memang perlu kami tindak lanjuti,” ujar Rusman Kusnadi.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan di lapangan, terutama dalam hal kualitas pengawasan proyek yang dinilai belum merata.

“Kualitas pengawas di lapangan itu berbeda-beda. Kami sudah melakukan pelatihan, tetapi personel kami terbatas, hanya 35 orang, sementara titik pekerjaan tersebar luas. Satu pengawas bisa mengawasi hingga lima lokasi,” terangnya.

Lebih lanjut, Rusman menjelaskan bahwa Dinas PUPR telah mengingatkan para kontraktor agar lebih transparan dengan menampilkan gambar kerja di setiap lokasi proyek. “Itu penting supaya masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan, mulai dari panjang, tinggi, hingga jenis pekerjaan,” katanya.

Menanggapi kritik media yang menilai Dinas PUPR kerap tertutup terhadap konfirmasi, Rusman membantah tudingan tersebut. “Kadang kami sedang rapat, pesan belum terbaca, atau lupa ditindaklanjuti. Tapi itu jadi bahan evaluasi bagi kami. Ke depan, kami akan melakukan briefing dengan para kepala bidang dan pengawas lapangan agar komunikasi lebih baik,” jelasnya.

Rusman juga menegaskan adanya sanksi bagi pengawas atau kontraktor yang tidak profesional. “Kalau ada oknum pengawas yang tidak bertanggung jawab, tentu akan kami tindak. Bisa dikurangi jumlah pengawasannya, bahkan dihentikan sementara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti proyek yang hasilnya tidak sesuai harapan. “Kalau fungsinya hilang, ya jangan dibayar. Masih ada masa pemeliharaan enam bulan ke depan, itu kesempatan untuk memperbaiki,” ungkapnya dengan nada tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Rusman menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap insan pers. “Saya tidak alergi wartawan. Semua kepala bidang di PUPR juga tidak alergi terhadap wartawan. Mungkin mereka hanya sibuk dan lupa membalas pesan dari rekan-rekan media,” ujarnya.

Dinas PUPR Karawang, lanjutnya, akan terus melakukan pembenahan terhadap kinerja para pengawas di lapangan agar bekerja lebih maksimal. Ke depan, dinas juga akan memberikan teguran kepada pemborong dan pengawas yang tidak profesional.

“Keberfungsian infrastruktur adalah ukuran utama keberhasilan dinas ini,” pungkasnya.

(Red)