KARAWANG | DaulatPublik.COM – Kepala Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Karawang, H. Junaedi atau yang akrab di sapa Lurah Jujun resmi di laporkan ke Polisi atas dugaan pengrusakan lahan milik ahli waris dari keluarga Data bin Adon, aksi pengrusakan lahan tersebut viral di akun tiktok TKJ Farm Official.

Keluarga ahli waris Data Bin Adon murka ketika mendapati lahan milik nya seluas 2.463 m2 yang berlokasi di dusun Pasirpanggang Desa Sukamakmur Teluk Jambe Timur, sudah ada aktivitas alat berat yang melakukan pengerukan di sebagian tanah miliknya dengan alasan untuk menormalisasi saluran irigasi tersier yang di inisiasi Lurah Jujun.

Salah satu ahli waris Data Bin Adon, Jakaria mengatakan, pihaknya memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Girik, leter C dan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sukamakmur, tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya yang sudah di miliki selama puluhan tahun.

“Tanah ini bukan milik PJT maupun BBWS, kami dari keluarga ahli waris Data Bin Adon adalah pemilik yang sah dari tanah ini. “Lurah Jujun jangan semena mena menguruk tanah ini dengan dalih untuk normalisasi saluran irigasi, karena beberapa waktu lalu pihaknya sudah mewanti wanti Lurah Junaedi bahwa tanah tersebut milik keluarga ahli waris Data bin Adon bukan tanah pengairan,” ucap Jakaria, Senin (28/10/2025)

Di tempat yang sama, kuasa hukum ahli waris Data bin Adon, H. Elyasa Budianto, SH.MH menyampaikan, pihaknya melaporkan Lurah Jujun ke Polres Karawang dengan pasal 170 KUHP atas dugaan pengrusakan tanah yang berlokasi di dusun Pasir Panggang desa Sukamakmur Teluk Jambe Timur. Kami menilai Lurah Jujun sangat arogan dengan semena mena mengeruk tanah orang lain menggunakan beko dengan alasan untuk normalisasi irigasi.

“Kami menilai lurah Jujun sudah offside karena lokasi tanah tersebut berlokasi di desa Sukamakmur bukan di desa Wadas yang menjadi wilayah kewenangannya, “apa apaan mengeruk tanah orang di luar desanya, ini sudah pelanggaran,” ujar Elyasa.

Elyasa menegaskan, dengan bukti surat Girik, leter C dan riwayat tanah dari Desa Sukamakmur dan surat keterangan dari PJT, hal itu sudah menguatkan bahwa keluarga ahli waris Data bin Adon adalah pemilik yang sah dari tanah ini, semua pihak harus menghormati hukum, jangan semena mena menggunakan kekuasaan untuk mendzalimi rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Jovianza, SH salah satu tim kuasa hukum ahli waris Data bin Adon, mengatakan pihaknya mendesak Polres Karawang segera mengusut tuntas kasus ini agar pihak keluarga ahli waris mendapatkan keadilan karena kepemilikan tanah tersebut merupakan sah milik keluarga ahli waris, apapun tuntutan dari ahli waris kami serahkan kepada penegak hukum,”katanya.

Jovianza menegaskan, tanah ini bukan tanah sengketa karena tidak ada klaim dari pihak manapun tentang kepemilikan tanah tersebut ,ahli waris Data bin Adon adalah satu satu satunya pemilik yang sah tanah tersebut.

“Jika ada pihak pihak yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah sengketa maka kami pastikan orang tersebut patut di duga dengan sengaja sudah memberikan informasi yang menyesatkan masyarakat dan akan kami laporkan juga ke pihak berwajib,” tandasnya.

Sebagai informasi, tim INAFIS Polres Karawang sudah melakukan olah TKP di lokasi tanah yang menjadi obyek pelaporan dan memastikan akan segera melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pengrusakan lahan.

Sofyan

KARAWANG | DaulatPublik.COM – dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ( DPRKP ) kabupaten Karawang , salah satu bidang dinas PRKP kabupaten Karawang adalah bidang yang menghambat pelayanan publik adalah bidang Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

Seharus kantor Dinas adalah kantor sebagai pelayan publik , ada salah satu di dinas PRKP kabupaten Karawang adalah Bidang Prasarana dan Sarana Umum ( PSU ) di dinas PRKP kabupaten Karawang salah satu bidang yang menyulitkan / menyesusahkan masyarakat atau pihak ke tiga ( kontraktor)

Pada hari Selasa 28 Oktober 2025 awak media Daulat Publik. Com mewacarai mantan ketua GAPENSI kabupaten Karawang 2 periode ( H. Tatas Kusnaedi )

Hanya di bidang ( PSU ) sangat menyusahkan atau menghambat pelayanan ” ujar mantan ketua GAPENSI ( H. Tatas Kusnaedi )

BP bupati Karawang ( H. Aep Saepulloh SE ) menghimbau kepada seluruh para OPD yang ada di kabupaten Karawang agar selalu buka pintu pelayanan jangan menyulitkan pelayanan bagi masyarakat , para pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) adalah siap melayani masyarakat jangan menutupi pintu pelayanan , sebab para Aparatur Sipil Negara ( ASN ) digaji sama rakyat/ masyarakat dari pajak rakyat

Agus Sofyan

KARAWANG | DAULAT PUBLIK . COM , Di tengah gencarnya Pemerintah Kabupaten Karawang menyerukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, langkah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang justru menjadi sorotan publik.

Pasalnya, rombongan instansi tersebut diketahui melakukan kunjungan kerja ke Bali daerah yang dikenal lebih identik sebagai destinasi wisata ketimbang tempat studi kerja pemerintahan.

Kegiatan tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat dan aktivis lokal. Salah satu yang paling vokal menyuarakan kritiknya adalah Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang, Asep Agustian atau yang akrab disapa Askun.

Ia menilai perjalanan dinas tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial terhadap kondisi daerah yang masih dihadapkan pada beragam persoalan ketenagakerjaan.

“Dengan kunjungan kerja Disnakertrans ke Bali ini, apa tujuannya mereka ke sana? Apa yang akan didapat setelah pulang dari Bali? Memangnya di Karawang ini tidak ada tempat yang layak untuk studi atau pelatihan? Kalau tujuannya hanya untuk evaluasi kerja, di sini pun banyak lokasi yang bisa dimanfaatkan,” tegas Askun saat dimintai tanggapan pada Senin (27/10/2025).

Menurutnya, di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan kondisi dunia kerja yang penuh tantangan, perjalanan dinas ke luar daerah terlebih ke destinasi wisata terkesan tidak bijak dan tidak tepat waktu. Ia menilai, seharusnya Disnakertrans justru fokus menuntaskan berbagai persoalan yang masih menghimpit para pekerja dan buruh di Karawang.

Lebih lanjut, Askun menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Mulai dari perselisihan hubungan industrial, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga isu pengupahan yang terus menjadi polemik tahunan antara buruh dan perusahaan.

“Masalah-masalah itu belum selesai. Banyak buruh yang mengadu, banyak perusahaan yang masih belum patuh terhadap aturan upah minimum, dan konflik industrial masih sering terjadi. Dalam situasi seperti ini, kok malah berangkat ke Bali? Ini kan ironis,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kunjungan semacam itu seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas kegiatan atau ajang rekreasi berbalut tugas kedinasan.

Sebelumnya, Bupati Karawang telah menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah. Namun, tindakan Disnakertrans ini justru dinilai bertolak belakang dengan semangat penghematan tersebut.

Sejumlah aktivis masyarakat bahkan menilai kegiatan semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama jika tidak ada hasil konkret atau laporan transparan terkait tujuan serta output kunjungan tersebut.

“Kalau memang alasan kunjungan kerja adalah untuk meningkatkan kompetensi atau mencari referensi kebijakan, masyarakat berhak tahu hasilnya apa. Jangan sampai setelah kembali ke Karawang, tidak ada perubahan apa pun yang dirasakan oleh para pekerja,” tambah Askun.

Kritik dari publik kini semakin menguat, terlebih di tengah banyaknya keluhan dari pekerja pabrik yang masih bergulat dengan ketidakpastian upah dan lapangan kerja. Masyarakat pun mendesak agar Disnakertrans Karawang membuka secara terbuka tujuan, agenda, dan hasil dari kunjungan ke Bali tersebut.

“Sekarang ini zaman transparansi. Masyarakat mudah mendapatkan informasi. Jadi jangan anggap publik tidak tahu atau tidak peduli. Pemerintah harus lebih berhati-hati dan sensitif terhadap kondisi sosial,” tutup Askun.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disnakertrans Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan dan hasil kunjungan kerja ke Bali tersebut. Publik pun menanti klarifikasi yang diharapkan bisa menjawab berbagai pertanyaan serta kecurigaan yang beredar di masyarakat.

Kunjungan kerja dinas sejatinya merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur. Namun, ketika dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi sulit dan di tempat yang lebih dikenal sebagai lokasi wisata, publik tentu akan mempertanyakan urgensi dan manfaatnya.

Kini, semua mata tertuju pada Disnakertrans Karawang apakah kegiatan tersebut benar-benar membawa hasil nyata, atau justru menjadi contoh buruk dari rendahnya kepekaan birokrasi terhadap realitas sosial yang dihadapi rakyatnya.

(Agus Sofyan)

KARAWANG | Daulat Publik. COM , Kebakaran yang dialami PT Dame Alam Sejahtera (DAS) yang berlokasi di Kampung Kaceot Kelurahan Tunggakjati Kecamatana Karawang Barat pada Kamis (23/10/2025) malam hingga Jumat (24/10/2025) dinihari berbuntut Panjang.

Pasalnya, kebakaran perusahaan yang mengelola limbah oli tersebut berakibat sejumlah rumah di sekitarnya alami kerusakan, sebagian bahkan nyaris rata dengan tanah.

Tak hanya itu, ternyata ceceran limbah oli dari perusahaan tersebut diduga telah mecemari lingkungan dan area persawaaan sekitar.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang Asep Agustian mengaku geram dengan insiden yang merugikan masyarakat sekitar.

Apalagi ia mendengar informasi dari masyarakat jika perusahaan tersebut izin awalnya untuk pool (parkir) mobil.

“Kalau memang untuk pool mobil kenapa kemudian tempat itu dijadikan pengelolaan limbah B3, ada apa dengan DLH Karawang? Benarkah info tersebut, ada enggak izin untuk pengelolaan limbah B3-nya?” tegas Askun (sapaan akrab Asep Agustian), kepada delik.co.id, Jumat (24/10/2025) sore.

Sekalipun ada izin pengelolaan limbah B3, lanjut Askun, semestinya perusahaan tersebut lokasinya tidak berada rapat dengan pemukiman penduduk untuk menghindari dampak negatif, baik dari aroma tidak enak, musibah kebakaran dan sebagainya.

“Lalu bagaimana apakah masyarakat mendapat kompensasi dari keberadaan perusahaan tersebut, infonya tidak ada selama tiga tahun terakhir, sekali ada kompensasi paska kebarakan, maksudnya apa perusahaan itu? Mau menantang masyarakat? Mau bikin masyarakat itu marah?” ujarnya.

Askun pun mendesak agar perusahaan itu mengganti semua kerusakan yang dialami masyarakat, baik kerusakan rumah maupun pencemaran lingkungan yang merusak lahan pertanian karena pencemaran itu tidak bisa hilang dalam waktu beberapa hari tetapi dalam tempo lama.

Askun meminta kepada sejumlah aparat yang tergabung dalam Gakkum untuk menyelidiki secara menyeluruh, tidak hanya di dalam perusahaan tetapi juga selidiki dugaan pencemaraan lingkungan yang berada di luar perusahaan

“Saya juga mendesak kepada aparat terkait untuk menutup perusahaan dan bila terbukti mencemari lingkungan maka (pemilik) harus dipenjara,” pungkasnya.

Agus Sofyan