KARAWANG | DAULATPUBLIK.COM – RSUD Karawang menggelar lelang dalam pengadaan satuan pengamanan (satpam), dalam pelelangan pengadaan satuan pengamanan (satpam) di RSUD Karawang di duga ada kongkalingkong diantara pihak RSUD Karawang sama pemenang lelang pengadaan satuan pengamanan (satpam), awak media melusuri di duga ada kongkalingkong diantara kedua pihak baik pihak RSUD Karawang maupun pihak perusahaan pengadaan satuan pengamanan (satpam).

Hasil penelusuran di lapangan mengungkap bahwa jumlah petugas keamanan yang bertugas di RSUD Karawang hanya 28 orang. Setiap petugas diketahui memiliki gaji pokok Rp 3.500.000 per bulan, namun terdapat potongan sebesar Rp 300.000 oleh perusahaan penyedia jasa, sehingga gaji bersih yang diterima hanya Rp 3.200.000.

Awak media mewacarai seorang petugas keamanan tersebut pada Jumat 26 Desember 2025 di RSUD Karawang

“Saya masuk kerja sejak tahun 2023. Awalnya gaji Rp 3,5 juta, tapi sekarang hanya Rp 3,2 juta karena ada potongan setiap bulan. Kami juga tidak tahu potongan itu untuk apa,” ungkap salah satu petugas keamanan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Jika dihitung, total gaji berdasarkan gaji pokok mencapai Rp 98.000.000 per bulan atau sekitar Rp 1.176.000.000 per tahun. Angka tersebut dinilai jauh lebih kecil dibandingkan anggaran awal yang mencapai Rp 2,7 miliar, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait ke mana selisih anggaran tersebut dialokasikan.

Kondisi ini dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, terlebih paket jasa pengamanan tersebut bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Karawang.

Pengamat kebijakan publik menilai, tidak dicantumkannya jumlah personel dalam dokumen perencanaan pengadaan dapat mengarah pada potensi penyimpangan atau manipulasi data.

“Jika jumlah personel saja tidak dijelaskan sejak awal, maka wajar publik menduga adanya praktik perencanaan anggaran yang tidak sehat,” ujarnya.

Sebagai informasi, paket jasa pengamanan tersebut dikelola langsung oleh RSUD Karawang dengan lokasi pelaksanaan di RSUD Kabupaten Karawang, Jalan Galuh Mas Raya No. 1, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur.Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Karawang maupun Dinas Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Karawang belum memberikan klarifikasi resmi terkait perubahan anggaran, rincian biaya, serta mekanisme kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pengamanan.

Dalam pengadaan satuan pengamanan di RSUD Karawang di duga ada permainan kongkalingkong diantara pihak RSUD Karawang sama pihak penyedia jasa keamanan.

Agus Sofyan

KARAWANG | DAULATPUBLIK.COM – Upaya Kabupaten Karawang untuk mewujudkan sarana prasarana pelayanan dasar yang inklusif dan infrastruktur wilayah terintegrasi terealisasi melalui Program “Karawang Caang”. Program yang dijalankan oleh Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) berfokus pada penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan lingkungan (PJL) untuk mendukung kenyamanan aktivitas masyarakat.

Dalam wawancara pada Jumat (26/12/2025), Kepala Bidang PSU Vina menjelaskan bahwa Program “Karawang Caang” tidak hanya mencakup penerangan jalan pedesaan, melainkan juga sarana ibadah, sarana umum, dan ruang terbuka publik.

“Tujuan utama program ini adalah agar masyarakat Karawang merasa nyaman, terutama ketika beraktivitas di malam hari tanpa khawatir akan kegelapan,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karawang telah berhasil membangun total 2.251 titik lampu PJL yang tersebar di 214 lokasi seluruh wilayah Karawang, dengan sumber anggaran dari APBD Reguler/Murni dan APBD Perubahan:

– APBD Reguler/Murni : Meliputi 54 titik lampu di 10 kantor kecamatan, 78 titik lampu untuk meterisasi di 15 lokasi, 85 titik lampu tersebar di 50 lokasi, 290 titik lampu program prioritas, 989 titik lampu dari usulan aspirasi anggota DPRD, serta 218 titik lampu dari usulan Musrenbang.

– APBD Perubahan: Menambah 58 titik lampu tersebar, 465 titik lampu dari usulan aspirasi anggota DPRD, dan 14 titik lampu program prioritas.

Selain pembangunan baru, pihaknya juga melakukan pemeliharaan serta perbaikan terhadap sekitar 2.190 titik lampu PJL di lebih dari 740 lokasi, sehingga penerangan yang disediakan dapat berfungsi dengan optimal untuk mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat.

Wanda

KARAWANG | DAULATPUBLIK.COM – Atas viral nya perseteruan antara kepala desa Wadas sama kepala desa Purwadana kec Telukjambe Timur kabupaten Karawang , viral nya antara dua kepala desa kesalahan pahaman diantara kedua kepala desa tersebut.

Perseteruan antara kedua kepala desa tersebut akibat saluran air ( drainase ) , kepala desa Wadas menginginkan saluran air ( drainase ) tersebut melewati desa Purwadana sedangkan kepala desa Purwadana drainase ( saluran air ) tersebut jangan melewati desa Purwadana takut mengakibatkan desa Purwadana banjir.

Kepala desa Wadas kec Telukjambe Timur melaksanakan tugas dari Gubernur Jawa Barat untuk melaksanakan Normalisasi ( saluran air ) harus melalui desa Purwadana kec Telukjambe Timur.

Awak media DAULAT PUBLIK. COM mewacarai kepala desa Purwadana kec Telukjambe Timur pada hari Selasa 18 November 2025 di ruang kerja kepala desa Purwadana.

” Saya bukan tidak patuh sama gubernur Jawa Barat tapi yang saya bantah jangan ada normalisasi di desa Purwadana kec Telukjambe karena desa Purwadana tidak ada persawahan , kalau mau membuat atau membuang air harus ke karang sinom jangan ke desa Purwadana” pungkasnya.

viralnya video kepala desa Wadas kec Telukjambe Timur bahwa kepala desa Purwadana membekingi Perusahaan yang ada di desa Purwadana , bahkan kepala desa Purwadana merasa tidak membekingi Perusahaan yang ada di desa Purwadana tersebut.

Wanda

KARAWANG | DaulatPublik.COM – Konflik perebutan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Karawang kembali pecah ke publik. Ketegangan struktural memuncak setelah dua agenda berskala besar, Pelantikan Pengurus DKM baru dan Istighotsah Kubro PCNU, terjadwal pada hari, tanggal, dan jam yang sama persis, yakni, Kamis, 13 November 2025, pukul 18.00 WIB, di Masjid Agung Syekh Quro Karawang.

Benturan jadwal ini bukan sekadar miskoordinasi, melainkan indikasi kuat adanya adu kekuatan dan legitimasi yang mempertontonkan dualisme kepemimpinan DKM di hadapan masyarakat.

Dewan Penasehat DKM Masjid Agung, Asep Agustian (Askun), angkat bicara dengan nada tinggi dan penuh kemarahan.

Ia menuding pihak lawan sedang mempertontonkan kebodohan karena seolah-olah “terlalu sangat berhasrat” untuk menjadi Ketua DKM Masjid Agung.

Askun dengan tegas menantang pihak yang menyatakan kepengurusan kubunya H. Zeni Zaelani tidak sah.

“Kami mempersilakan siapa pun menjadi pengurus DKM, tetapi permasalahan SK yang lama harus diselesaikan dulu,” kata Askun.

“Dan pihak yang mengatakan Ketua DKM kubu kami tidak sah, silakan cabut SK DKM sebelumnya atau gugat SK DKM yang kami pegang,” tantangnya dengan keras.

Kemarahan Askun tak berhenti pada konflik DKM, tetapi merembet tajam kepada Pemerintah Daerah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) Karawang.

Ia menyoroti kegagalan Kemenag dalam menjalankan fungsi vitalnya menjaga kemakmuran dan persatuan jemaah masjid.

“Ayo kita bertemu dan bermusyawarah (rekonsiliasi) untuk menyelesaikan masalah ini, bukan bertindak seolah-olah sudah menjadi ketua yang sah. Dan saya tidak melihat peran Kemenag dalam hal ini!” ungkap Askun penuh kekesalan.

Askun bahkan mensinyalir adanya keberpihakan dari lembaga vertikal tersebut.

“Kemenag seharusnya cekatan dan responsif dalam menengahi masalah ini. Jika terus diam membiarkan, maka jamaah Masjid Agung-lah yang akan jadi korban,” ujarnya, seraya menduga adanya keberpihakan Kemenag kepada pihak yang mengaku sebagai Ketua DKM yang sah karena di-SK-kan oleh Bupati.

Menurut Askun, Pemerintah dan Kemenag harus bertanggung jawab untuk menetralisir dan menyatukan kembali jemaah yang kini terpecah belah akibat dualisme ini.

Ia mengingatkan, tujuan utama adalah memakmurkan masjid, bukan memperebutkan kekuasaan.

“Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah, dualisme hanya dapat memecah belah jemaah,” imbuhnya.

Di sisi lain, Juru Bicara DKM kubu H. Zeni Zaelani, Nachrowi, menegaskan pihaknya tidak akan mengalah. Ia mengklaim Pelantikan Pengurus telah dijadwalkan jauh hari dan melibatkan agenda Pemerintah Daerah yakni, penyerahan apresiasi kejuaraan MTQ.

“Ketua DKM yang sah adalah yang memiliki dasar hukum yang berdasarkan SK Bupati. Oleh karena itu, semua kegiatan di Masjid Agung Karawang harus berada dalam koridor DKM yang sah, yakni, DKM H. Zeni Zaelani,” tegas Nachrowi, mendelegitimasi klaim DKM yang dibawa oleh kubu PCNU.

Nachrowi menawarkan solusi agar Istighotsah Kubro PCNU mengalah dan dilaksanakan setelah pukul 22.00 WIB, saat acara Pelantikan selesai.

Terpisah, Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PCNU Karawang menanggapi tantangan keras dari Asep Agustian dan klaim legitimasi dari kubu H. Zeni Zaelani

Sofyan

KARAWANG | DAULATPUBLIK.COM – Proyek pemasangan U-Ditch di Jalan Sukarja Jayalaksana, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, kembali memicu kritik keras. Proyek yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp880.000.000 ini dinilai bermasalah dalam pelaksanaan teknis dan pengawasan.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Madu Segara melalui Nomor Kontrak: 027.2/613/06.2.01.0012.3.83/KPA-SDA/PUPR/2025 tertanggal 18 September 2025, dengan volume pekerjaan sepanjang 507 meter dan spesifikasi U-Ditch ukuran 0,60 x 0,60 meter.

Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan kejanggalan. Proyek tersebut dikerjakan dalam kondisi saluran masih tergenang air dan berlumpur. Parahnya, U-Ditch tetap dipasang tanpa dilakukan pengeringan maupun persiapan lantai kerja yang sesuai prosedur.

“Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, SH., MH., atau akrab disapa (Askun) dengan geramnya mengatakan Ini bukan sekadar keteledoran. Ini kelalaian sistemik. Bahkan bisa disebut pengkhianatan terhadap anggaran rakyat. Jika pejabat teknis seperti ini yang ada di bidang SDA semua menutup mata atas pelanggaran nyata di lapangan,

publik patut curiga — ada apa di balik pembiaran ini?mengecam keras kelalaian yang terjadi. Menurutnya, kelalaian ini tidak bisa dianggap enteng, dan mencerminkan lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR, khususnya di bawah Bidang Sumber Daya Air (SDA) yang dipimpin oleh Dr. Aries.

“Ini bukan hanya soal kelalaian teknis, tapi kelalaian sistemik yang mengarah pada pengkhianatan terhadap uang rakyat. Bentuk nyata pembiaran terhadap kualitas pekerjaan. Kalau tidak mampu mengawasi, lebih baik mundur. Jangan korbankan anggaran rakyat hanya demi formalitas proyek,”Kalau Kabid SDA Dr. Aries membanggakan era ‘bersih’, maka faktanya pekerjaan seperti ini mencoreng semua klaim itu,” tegas Askun, Senin (10/11/2025).

“Inlah bukti nyata yang kongkrit yang konon katanya Kabid penthahelix atau Kabid SDA yang di gadang-gadang kata pernyataan nya bahwa di era kepemimpinan saya bersih, bersih nya dimana, pekerjaan yang diduga yang carut marut yang di pimpin oleh anda (Dr Aries) Kabid SDA,” Ujar Askun

“Lagi-lagi, Askun mendesak Bupati Karawang untuk segera mengevaluasi kinerja Kabid SDA yang selama ini dikenal hanya pandai dalam teori akademis, namun lemah dalam pengawasan teknis di lapangan. Jangan biarkan pejabat seperti ini terlalu lama menduduki jabatan strategis jika tak mampu memastikan kualitas pembangunan. Saya juga meminta kepada seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polres Karawang, Kejaksaan Negeri, dan unit Tipikor untuk segera turun tangan menyelidiki kinerja Bidang SDA Dinas PUPR Karawang. Jangan sampai uang rakyat terus-menerus dikorbankan akibat pembiaran yang berulang,” ambah Asep Agustian.

Audit menyeluruh perlu dilakukan. Jika ada unsur pembiaran disengaja, bahkan kongkalikong dengan kontraktor, maka sudah sepatutnya ditindak tegas.

Uang rakyat bukan bahan percobaan. Proyek yang asal-asalan hari ini, bisa jadi penyebab bencanaesok hari. Dan jika pejabatnya diam, maka merekalah bagian dari masalah.

Bidang SDA di bawah kepemimpinan Dr. Aries terbukti tidak mampu menjamin kualitas pekerjaan di lapangan. Lantas, untuk apa dipertahankan? Jika tak sanggup mengawasi rekanan, lebih baik mundur! Karawang butuh pejabat yang bisa bekerja, bukan yang hanya menghiasi jabatan.

Bupati Karawang, Inspektorat Daerah, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun tangan.

Ketika wartawan mencoba meminta klarifikasi, mandor bungkam, pelaksana hilang, dan pihak dinas hanya melempar kalimat normatif: “akan kami coba hubungi rekanan.” Apakah ini bentuk tanggung jawab terhadap proyek ratusan juta rupiah? Atau justru bukti nyata bahwa pengawasan proyek hanya formalitas tanpa integritas?

(Sofyan)