Subang – Munculnya surat penagihan yang dikaitkan dengan Kejaksaan atas dugaan tunggakan rekening PDAM sebesar Rp26,5 juta, yang disebut baru diterbitkan bertahun-tahun setelah meteran air dicabut, memunculkan tanda tanya dan menjadi sorotan.
Persoalan ini mengundang perhatian publik karena dinilai menyangkut aspek transparansi, kepastian administrasi, serta akuntabilitas pelayanan publik.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak yang menerima surat tersebut mempertanyakan dasar munculnya tagihan setelah sambungan air disebut telah dicabut sejak beberapa tahun lalu.
Hingga kini, dokumen yang menjadi dasar penagihan, seperti rincian rekening, data pemakaian air, maupun perhitungan tunggakan, diklaim belum diperlihatkan secara lengkap.
“Jika benar meteran sudah dicabut bertahun-tahun lalu, tentu publik berhak mengetahui bagaimana dasar perhitungan tunggakan tersebut muncul. Transparansi menjadi hal yang penting agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar salah seorang warga yang mengikuti persoalan tersebut.
Sejumlah pihak juga mempertanyakan mengapa surat penagihan yang dikaitkan dengan Kejaksaan baru muncul setelah rentang waktu yang cukup lama. Menurut mereka, apabila terdapat kewajiban pembayaran, seharusnya mekanisme penagihan dilakukan secara jelas, bertahap, dan disertai bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengamat pelayanan publik menilai bahwa setiap penagihan kepada masyarakat harus didasarkan pada dokumen yang sah dan dapat diverifikasi. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat memahami asal-usul tagihan, periode tunggakan, hingga dasar hukum yang digunakan.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian pihak terkait agar dilakukan klarifikasi secara terbuka. Apabila memang terdapat tunggakan, rincian perhitungan dan dokumen pendukung perlu disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekeliruan administrasi, penyelesaiannya juga perlu dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PDAM maupun Kejaksaan mengenai kronologi, dasar penagihan, serta dokumen pendukung atas dugaan tunggakan tersebut. Demi memenuhi asas keberimbangan, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Red
